Penerapan hukum di Indonesia

Pada masa hingga tahun 2014 ini kejahatan Hak Asasi Manusia bermetamorfosis menjadi perampasan hak-hak ekonomi dan sosial milik rakyat melalui gurita korupsi politik yang endemik”. Korupsi sudah merayap ke berbagai sektor dan instansi di Indonesia yang tentu mengahancurkan moral bangsa. Maka seorang penegak hukum dituntut untuk menambah dan memaksimalkan pengetahuan hukum (knowledge), meningkatkan skill yang berupa legal technical capacity  dan yang paling penting adalah memiliki integritas moral untuk menegakan hukum.

Dalam kasus korupsi di Indonesia, penegakan hukum pada kasus tersebut dianggap belum mencerminkan prinsip keadilan. Para pelaku sebagian  mendapat hukuman yang berat, sedangkan pelaku lain yang sering dianggap “memiliki” hubungan dengan penguasa mendapatkan hukuman yang cukup ringan. Pada hukuman yang berat kemudian muncul wacana bahwa hukum tersebut dianggap tidak wajar dan diluar prinsip keadilan. Di sisi yang lain, hukuman yang berat bagi para pelaku korupsi (koruptor) adalah keniscayaan. Oleh karena itu muncul wacana, koruptor selain harus di hukum dengan hukuman yang seberat-beratnya, juga harus dimiskinkan.

Bagaimana hukum di Indonesia? Kebanyakan orang akan menjawab hukum di Indonesia itu yang menang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang milyaran milik negara dapat berkeliaran dengan bebasnya. Itulah seklumit jawaban yang menunjukan penegakan hukum di Indonesia belum dijalankan secara adil. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi hukum di Indonesia.
Dalam pembahasannya menilai bahwa perkembangan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan. Sejak Indonesia merdeka sampai pemerintahan Gus Dur pasti terdapat kekurangan- kekurangan dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia. Pembahasan hukum dalam makalah tersebut lebih banyak mengkritisi pemerintahan ORBA yang gagal dalam menjalankan hukum. Karena tidak berjalannya prinsip rule of law yang menuntut peraturan hukum dijalankan secara adil dan melindungi hak- hak sosial dan politik dari pelanggaran yang dilakukan baik warga maupun penguasa.

Masalah pelaksanaan hukum di Indonesia dibahas dengan menunjukan fakta- fakta pelanggaran aturan hukum yang terjadi di era ORBA.Dalam pembahasan tersebut menunjukan law enforcement tidak berjalan dan lambatnya proses penanganan pelanggaran hukum oleh penguasa. Bahkan sampai era reformasi pemerintahan SBY belum juga dilaksanakan secara adil. Hal ini terjadi karena rezin ORBA masih ada dan karena adanya money politic.

Dengan adanya fakta- fakta tersebut kita sebagai masyarakat yang peduli keadilan diajak untuk lebih mengkritisi kasus- kasus pelanggaran kejahatan-kejahatan kemanusiaan dan aturan hukum yang menanganinya. Masalah pencabutan perundang- undangan yang tak demokratik dibahas mengenai Pengamandemenan UUD 45 pasal 6 ayat (1) yang memang perlu dilakukan. Karena pasal tersebut tidak mencerminkan penegakan hukum secara demokratik Dan itu terbukti menjadi solusi karena dalam UUD 45 pasal 6 ayat (1) Amandemen keempat telah berubah bunyinya menjadi “ Capres dan cawapres harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaran lain karena kehendaknya sendiri….” Masalah impunity dalam kaitannya dengan amandemen kedua UUD 45 Pasal 28I ayat (1) memang belum jelas apakah pasal tersebut berlaku sama terhadap tindak kejahatan- kejahatan kemanusiaan.
Jika dilihat dari limu hukum uraian di atas cukup mendukung bahwa satu- satunya jalan adalah dengan mengamandemen pasal tersebut. Akan tetapi sampai UUD 45 amandemen keempat atau UUD 45 yang berlaku sekarang ini belum diubah. Dari penjelasan- penjelasan masalah di atas intinya adalah untuk mereformasi hukum di Indonesia dengan penegakan supremasi hukum sehingga terwujud hukum yang adil. Era reformasi sudah cukup lama berjalan namum sampai sekarang penegakan hukum memang sulit dilaksanakan. Hal ini terjadi karena masih banyak kendala- kendala yang harus di hadapi. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam penegakan hukum. Semoga perkembangan hukum di Indonesia semakin maju dan dapat berjalan dengan adil.

Bagaimana pendapat masyarakat akan hal tersebut?
Banyak masyarakat awam yang mengatakan bahwa penerapan hukum di Indonesia belum cukup adil dan juga sebagian masyarakat ada yang mengatakan penerapan hukum di Indonesia cukup adil tentunya dengan fakta-fakta yang memperkuat pendapat itu. Menurut saya dengan fakta yang saya dapat diatas memang Indonesia sampai saat ini pun penerapan hukum di Indonesia belum mencapai tingkat keadilan yang sebenarnya. Sering kali kita mendapat informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat kecil akan sangat berakibat fatal, contoh kecil yang sering terjadi masyarakat kecil demi memenuhi kebutuhan  hidupnya yang susah mereka nekat melakukan hal yang tidak sewajarnya dengan mengambil hak orang lain misalnya maling, mereka akan di pukuli hungga babak belur sebelum di jebloskan ke dalam kurungan dengan masa hukuman yang cukup lama, sedangkan bagi pelanggar hukum kelas atas mereka juga akan masuk ke dalam kurungan dengan fasilitas tertentu karna mereka dapat bersekongkol dengan oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab yang telah merusak pencitraan penegak hukum di Indonesia.

Sering kali kita melihat masyarakat melakukan demokrasi dengan berteriak-teriak meminta keadilan yang belum mereka dapatkan, apakah harus slalu dengan cara itu agar masyarakat kecil bisa merasakan keadilan? Tentunya harapan semua masyarakat pasti sama dalam hal ini mereka menginginkan keadilan yang sebaik-baiknya yang belum mereka dapatkan, dengan memenuhi hal tersebut sangatlah dibutuhkan adanya kesadaran dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan penegak hukum.
Sumber: http://www.umy.ac.id
             http://hukum-on.blogspot.com